Setelah sempat jadi wacana di akhir 2016 lalu, Founder sekaligus CEO dari Alibaba Group Jack Ma akhirnya resmi menerima tawaran menjadi penasihat bagi komite pengarah e-commerce di tanah air. Keputusan ini terjalin usai kunjungan pemerintah Indonesia ke Beijing pada Selasa tanggal 23 Agustus 2017.
Kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut pertemuan Presiden RI dengan Jack Ma di Hangzhou pada September 2016, yang terkait dengan usulan penunjukan Jack Ma sebagai salah satu anggota penasihat bagi komite pengarah roadmap e-commerceIndonesia.
Dalam pertemuan susulan yang dilakukan Menkominfo dan Menko Perekonomian tersebut, Jack Ma memberikan jawaban akan hadir ke Indonesia bukan sebagai Alibaba, melainkan sebagai figur yang turut mengembangkan ekosistem UMKM agar bisa maju dengan mengakses pasar e-commerce seperti Cina.
Rudiantara menjelaskan bahwa pertemuannya dengan Jack Ma juga membahas infrastruktur TIK yang memberikan akses ke seluruh lapisan masyarakat. Hal ini sejalan dengan Peta Jalan Sistem Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik (roadmap e-commerce) yang telah resmi ditandatangani Presiden Joko Widodo pada tanggal 21 Juli 2017.
“Indonesia perlu segera melakukan transformasi sistem logistik, agar pergerakan barang menjadi lebih mudah dan efisien, sistem pembayaran harus menjadi bagian ekosistem strategis dari pengembangan e-commerce,” ungkap Rudiantara.
Pengaruh Jack Ma di Indonesia
Dengan penunjukan resmi Jack Ma sebagai penasihat komite e-commerce Indonesia, Founder Alibaba tersebut akan memiliki pengaruh yang semakin besar pada ekosistem e-commerce di tanah air.
Sepak terjang taipan e-commerce dari Cina ini pun terlihat semakin nyata, terlebih lagi ia juga mempunyai pengaruh sebagai pemegang saham minoritas Tokopediaserta pemilik platform B2C Lazada yang diakuisisi Grup Alibaba pada April 2016 lalu.
Dengan menguatnya pengaruh grup Alibaba di ranah e-commerce Indonesia, pemerintah mengemban tugas untuk meyakinkan dan menjamin pelaku e-commercelain bahwa tak ada konflik kepentingan di balik penunjukannya sebagai penasihat komite e-commerce Indonesia.
Hal ini perlu, mengingat netralitas pasar e-commerce Indonesia perlu diupayakan agar pemerintah bisa memberi perlindungan terhadap pelaku e-commerce tanah air. Terlebih lagi agar Peta Jalan e-commerce bisa membuahkan hasil yang gemilang di masa depan. [tia/ap]
